Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas interior dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.[28]

Meski ditelikung, AHY tetap memaafkan Anies dan bangkit untuk mencari calon mitra ke koalisi lain. Ia mengajak seluruh kader Demokrat untuk menyongsong perjalanan politik baru dengan hati bersih dan niat yang baik.

Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

By BPK's audit, a weak Regulate system in an institution is often detected, he remarked, including which the board then problems some recommendation aimed at strengthening The interior Command program.

Tina Toon menambahkan banyak kalangan gen z yang menyampaikan soal kesetaraan perempuan di bidang politik. Termasuk pentingnya perempuan di legislatif. Yang mana menurutnya ini memperlihatkan kalau muncul kesadaran itu.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

IDI's Board is more info made up of ten customers from various supreme audit establishments. Get to find out them much better within our "Meet the Board" sequence.

menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)